Jenis-jenis Lembaga Peradilan di Indonesia

Temukan jawaban soal tugas sekolah/PR lewat Brainly brainly apps

DOWNLOAD VIA 9APPS

Lembaga Peradilan di Indonesia

Apakah kamu mendengar seseorang yang sudah diadili namun tidak merasa puas dan mengajukan banding ke peradilan yang lebih tinggi? Apa sajakah jenis peradilan yang ada di Indonesia dan fungsinya dalam menyelesaikan suatu perkara? Pengadilan adalah suatu lembaga yang memiliki tugas mempertahankan eksistensi hukum demi tegaknya keadilan di seuatu negara. Pemegang kekuasaan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia ada di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Adapun lingkungan peradilan yang ada di bawahnya adalah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

  • Peradilan Umum

Salah satu pelaksana kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan atas suatu perkara adalah peradilan umum. Rakyat yang terbukti melanggar peraturan atau melanggar hukum yang berlaku juga dapat diadili melalui lembaga peradilan umum. Kekuasaan hukum di peradilan umum dilaksanakan mulai dari peradilan negeri kemudian peradilan tinggi, hingga kekuasaan yang tertinggi berada di tangan Mahkamah Agung.

1. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri adalah lembaga peradilan umum yang memutuskan perkara tingkat pertama, baik pidana maupun perdata untuk seluruh golongan penduduk baik warna negara maupun orang asing. Pengadilan negeri umumnya berkedudukan di Kota atau Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi Kota atau kabupaten tersebut. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, Pengadilan Negeri akan dibantu oleh sebuah lembaga yaitu Kejaksaan Negeri sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum. Susunan pengadilan negeri terdiri dari hakim (ketua dan anggota), panitera, sekertaris, dan juru sita.

2. Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi disebut juga sebagai pengadilan banding. Terkadang terdapat sebuah perkara yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri, namun dirasa tidak cukup memuaskan bagi pihak yang terkait sehingga diajukanlah banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan dikepalai oleh seorang Ketua Pengadilan Tinggi. Susunan dalam pengadilan tinggi adalah pimpinan (ketua pengadilan dan wakil ketua), hakim anggota, panitera, dan sekertaris. Tugas dan wewenang pengadilan tinggi adalah sebagai berikut:

a. Memimpin dan mengawasi kinerja lembaga peradilan – peradilan negeri yang ada di daerahnya

b. Memeriksa dan menyelesaikan segala perkara pada tahapan banding

c. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir dan memiliki kewenangan untuk mengadili antarpengadilan negeri di wilayahnya

d. Mengawasi kinerja hakim tingkat peradilan negeri

e. Melakukan pengawasan proses peradilan di wilayah hukumnya dengan seksama

3. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah di Negara Indonesia. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara atau di tempat lain sesuai keputusan Preside. Saat ini, Mahkamah Agung berada di Jakarta. MA dikepalai oleh seorang ketua dan wakil ketua. Pimpinan dan Hakim dalam Mahkamah Agung disebut Hakim Agung. Hakim Agung diangkat langsung oleh presiden dari calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial DPR. Beberapa kewenangan dan kekuasaan Mahkamah Agung diantaranya adalah sebagai berikut:

Temukan jawaban soal tugas sekolah/PR lewat Brainly brainly apps

DOWNLOAD VIA 9APPS

  • Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi
  • Mengadili peninjauan kembali (PK) sebuah kasus hukum
  • Memberikan pertimbangan kepada lembaga tinggi negara lain
  • Memberikan nasihat hukum kepada presiden terkait grasi
  • Melakukan uji material terhadap peraturan perundang – undangan di bawah Undang – Undang

Sedangkan beberapa tugas dan fungsi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

  • Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan proses peradilan dan melakukan kegiatan kehakiman
  • Mengawasi kinerja para hakim di bawah lingkungan peradilan terkait tugasnya

Selain Mahkamah Agung, terdapat Mahkamah Konstitusi yang merupakan sebuah lembaga peradilan yang baru dibentuk di Indonesia. Tugas dari Mahkamah Kontitusi adalah memberikan keputusan final dalam peradilan pada tingkat pertama dan terakhir untuk beberapa perkara yang meliputi pengujian UU terhadap UUD 1945, hasil pemilihan umum, sengketa atas lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh UUD, dan membubarkan partai politik. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memberikan putusan terkait pengaduan DPR terhadap penyimpangan yang dilakukan presiden dan wakil presiden yang sifatnya merugikan negara.

  • Peradilan Khusus

1. Peradilan Agama

Peradilan agama adalah sebuah lembaga khusus yang memeriksa dan membuat putusan atas sengketa orang – orang dengan agama Islam terkait masalah perdata merujuk dari syariat Islam. Hal yang diputuskan oleh Pengadilan Agama biasanya terkait perceraian (talak), rujuk, nafkah, hak waris, dan lain  – lain. Kedudukan peradilan agama terdapat di kota/kabupaten, provinsi, hingga ibu kota negara.

2. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan tata usaha negara adalah sebuah lembaga kehakiman yang memeiliki wewenang untuk memeriksa dan memberikan putusan terkait sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. Sengketa tata usaha negara adalah permasalahan yang muncul akibat dikeluarkan putusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku, salah satu contoh dari Badan Tata Usaha Negara adalah Badan Pertanahan Nasional.

3. Peradilan Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya pengadilan HAM hanya memberikan putusan terhadap kejahatan tingkat berat terkait HAM, seperti kejahatan genosida atau pembantaian besar – besaran terhadap golongan tertentu dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

4.Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Peradilan tindak pidana korupsi akan mengadili dan memberikan keputusan terhadap kasus korupsi yang merugikan negara dengan bantuan penyelidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Basis dari peradilan tindak pidana korupsi tetap berada di pengadilan negeri. Hakim dalam pengadilan tindak pidana korupsi terdiri dari lima orang, yaitu 2 orang hakim pada peradilan tindak pidana dan 3 orang hakim ad hoc.

5.Peradilan Militer

 Peradilan militer adalah lembaga yang khusus memberikan putusan terhadap berbagai kasus terkait pelanggaran yang dilakukan anggota militer dalam hal ini TNI. Peradilan milter dibagi menjadi dua tergantung kepada pangkat objek yang diadili. Pelanggaran yang dilakukan oleh TNI berpangkat kapten ke bawah akan diadili oleh pengadilan militer, sedangkan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh TNI berpangkat mayor ke atas akan diadili oleh pengadilan tinggi militer.

Itulah jenis-jenis lembaga peradilan yang ada di Indonesia.

Temukan jawaban soal tugas sekolah/PR lewat Brainly brainly apps

DOWNLOAD VIA 9APPS